Senkom News Menembus Jarak Tanpa Batas
Senkomnews.com-Semarang-Jawa Tengah- Kantor Hukum atau Pusat Bantuan Hukum Feradi WPI Advokat dan Paralegal DPC Kota Semarang https://maps.app.goo.gl/s542dvrZY9GYUgRb8?g_st=ac,Silahkan datang atau Konsultasikan Kalimat Sederhana yang Bisa Mengubah Nasib: “Cuma diminta keterangan kok, tidak perlu bawa pengacara.”
Kalimat ini terdengar ringan. Namun dalam banyak kasus, justru kalimat inilah yang membuka pintu masalah. Banyak orang masuk ruang pemeriksaan dengan santai, lalu keluar dengan wajah tegang—karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah terlanjur ditandatangani.
Di sinilah pentingnya memahami hak diperiksa polisi. Aturan yang juga dikenal sebagai hak saat pemeriksaan dan hak tersangka dalam KUHAP ini kini semakin tegas sejak berlakunya UU No. 20 Tahun 2025 pada Januari 2026.
Masalahnya, tidak semua orang sadar. Dan ketidaktahuan itu bisa mahal.
Hak Diam Bukan Tanda Bersalah
Banyak orang mengira diam saat diperiksa berarti menghambat penyidikan. Padahal, hukum justru melindungi hak tersebut.
KUHAP baru menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang berpotensi merugikan dirinya. Ini dikenal sebagai right to remain silent.
Namun di lapangan, tekanan psikologis sering terjadi. Pertanyaan diajukan berulang, nada suara meninggi, atau situasi dibuat mendesak.
Akibatnya, seseorang bisa menjawab tanpa berpikir panjang.
Padahal, satu jawaban saja bisa mengubah arah perkara.
Pengacara Bukan Pilihan, Tapi Hak
Masih banyak yang percaya bahwa pengacara hanya diperlukan saat kasus sudah besar. Anggapan ini keliru.
Dalam KUHAP terbaru, pendampingan hukum berlaku sejak awal pemeriksaan. Bahkan negara wajib menyediakan bantuan hukum gratis melalui lembaga bantuan hukum (LBH) bagi yang tidak mampu.
Artinya, kehadiran pengacara bukan sekadar formalitas. Ia berfungsi sebagai penyeimbang dalam proses pemeriksaan.
Tanpa pendamping, posisi seseorang menjadi jauh lebih lemah.
BAP: Dokumen yang Sering Diremehkan
Salah satu titik paling krusial dalam pemeriksaan adalah BAP. Dokumen ini sering dianggap sekadar formalitas, padahal dampaknya sangat besar.
BAP bisa menentukan arah persidangan. Karena itu, setiap kalimat di dalamnya harus benar-benar sesuai dengan keterangan yang diberikan
Namun kenyataannya, banyak orang menandatangani tanpa membaca secara detail.
Ada yang terburu-buru. Ada yang merasa tidak enak. Dan ada juga yang tidak tahu bahwa mereka berhak menolak.
Padahal hukum memberi ruang untuk:
membaca seluruh isi
meminta koreksi
bahkan menolak tanda tangan
Jika isi tidak sesuai, tanda tangan justru bisa menjadi masalah di kemudian hari.
KUHAP 2026: Perubahan yang Tidak Boleh Diabaikan
Berlakunya KUHAP baru membawa perubahan penting. Hak-hak warga negara kini dirangkum lebih jelas dan tegas.
Setidaknya ada sembilan hak utama, mulai dari hak diam, hak didampingi pengacara, hingga hak mengajukan praperadilan jika prosedur dilanggar.
Perubahan ini bukan sekadar pembaruan aturan. Ini adalah upaya memperkuat sistem hukum yang adil.
Namun aturan hanya akan efektif jika masyarakat mengetahuinya.
Tanpa itu, hukum hanya menjadi teks di atas kertas.
Masalah Sebenarnya: Bukan Hukum, Tapi Kesadaran
Banyak orang baru mencari tahu haknya setelah berada dalam situasi sulit. Padahal, pengetahuan hukum seharusnya dimiliki sebelum masalah datang.
Di sinilah letak persoalan utamanya.
Bukan pada kurangnya aturan, tetapi pada minimnya kesadaran.
Selama masyarakat masih menganggap pemeriksaan sebagai hal sepele, risiko kesalahan akan tetap ada.
Diam, Baca, dan Jangan Tergesa
Mengetahui hak diperiksa polisi bukan berarti melawan hukum. Justru sebaliknya, ini bagian dari menjaga keadilan.
Tiga hal sederhana bisa menjadi pegangan:
jangan terburu-buru menjawab
pastikan didampingi
baca sebelum menandatangani
Langkah ini terlihat kecil. Namun dampaknya bisa sangat besar.
Karena dalam ruang pemeriksaan, satu keputusan cepat bisa berujung panjang.
(Red ilma)
