Senkom Mitra Polri Salatiga Ikuti Workshop Penanganan PGOT, Perkuat Sinergi dan Pemahaman Regulasi

Senkomnews.com,Salatiga – Upaya penanganan persoalan sosial di Kota Salatiga terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satunya ditunjukkan dengan kehadiran perwakilan Senkom Mitra Polri Kota Salatiga dalam Workshop Penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) yang digelar oleh Polres Salatiga, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Wisma Bukit Soka, Kecamatan Sidorejo, ini merupakan tindak lanjut dari undangan resmi kepolisian kepada unsur mitra masyarakat. Workshop tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya jajaran Sat Binmas Polres Salatiga, Dinas Sosial Kota Salatiga, serta berbagai elemen masyarakat.

Hadir sebagai narasumber, IPTU Agus Saryanto selaku KBO Sat Binmas Polres Salatiga dan Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga, dr. Riani Isyana Pramasanthi, M.Kes. Keduanya menyampaikan materi terkait kebijakan dan strategi penanganan PGOT yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Dari unsur Senkom Mitra Polri, turut hadir Wakil Ketua H. Agung Setyawan, S.T., Widodo dari bidang publikasi, serta anggota Kusno dan Suyitno. Selain itu, kegiatan juga diikuti perwakilan LPK Serbaindo, Ponpes Baitusyur, Supeltas, dan Satpol PP.

Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa penanganan PGOT di Kota Salatiga kini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025. Regulasi tersebut menjadi landasan dalam menciptakan penanganan yang lebih tertib, terukur, dan berkelanjutan, termasuk melalui penetapan kawasan tertib tuna sosial.

Kawasan ini diharapkan mampu menekan aktivitas pelanggaran serta mendorong peningkatan kualitas hidup dan kemandirian para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selain itu, pembahasan juga mencakup upaya penjaringan penyandang disabilitas serta pemenuhan hak-haknya, termasuk dukungan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) khusus disabilitas di Salatiga.

Workshop juga mengenalkan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pembaruan dari DTSK, dengan pendekatan berbasis desil agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Data yang disampaikan menunjukkan bahwa jumlah penanganan PGOT di rumah singgah mengalami peningkatan setiap tahun, dengan sebagian besar berasal dari luar wilayah Kota Salatiga.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga diimbau untuk tidak memberikan bantuan secara langsung di kawasan tertib tuna sosial. Penyaluran bantuan diharapkan dilakukan melalui lembaga resmi agar lebih terarah dan tidak memicu bertambahnya PGOT. Selain itu, telah diberlakukan sanksi berupa denda administratif bagi pelanggaran di kawasan tersebut.

Ketua Senkom Mitra Polri Kota Salatiga, Suyitno, S.Pd., menyampaikan apresiasi atas keikutsertaan anggotanya dalam kegiatan tersebut. Ia menilai workshop ini tidak hanya mempererat hubungan dengan pihak kepolisian dan peserta lainnya, tetapi juga menambah wawasan dalam mendukung tugas-tugas kemasyarakatan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin solid antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, serta inklusif bagi seluruh warga. S14SHL