Senkom Surakarta Bekali Anggota Literasi Hukum dan HAM

 

SURAKARTA – Kemampuan menghadapi persoalan di tengah masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan keberanian. Pemahaman hukum, komunikasi, dan kemampuan mengendalikan emosi menjadi bekal penting agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara rasional dan tidak berkembang menjadi konflik.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Senkom Mitra Polri Kota Surakarta H. Yusuf Erwansyah, A.Md., saat memberikan arahan dalam Sosialisasi Pengurus Kota Bidang KUMHAM yang diikuti puluhan anggota Senkom di Masjid Baitul A’la, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jumat (4/9/2026) malam.

Kegiatan yang dimulai pukul 19.30 WIB itu menjadi bagian dari penguatan kapasitas anggota, khususnya dalam memahami dasar-dasar hukum dan hak asasi manusia (HAM). Peserta mengikuti kegiatan dengan mengenakan seragam PDH/PDL.

Yusuf menegaskan, pendidikan dan pelatihan menjadi bagian penting dalam membekali anggota Senkom agar tidak gegabah ketika berhadapan dengan persoalan di lapangan.

Menurut dia, anggota perlu memahami hukum sekaligus mampu menggunakan pendekatan yang rasional dalam menyelesaikan persoalan.

“Senkom selalu diberikan diklat. Untuk malam ini diberikan dasar pengetahuan hukum dan HAM. Penting menghadapi permasalahan secara rasional, berdasarkan hukum, bukan dengan emosi,” ujar Yusuf.

Ia juga menekankan pentingnya kemampuan bernegosiasi. Menurutnya, penyelesaian persoalan tidak harus dilakukan dengan kekuatan fisik, tetapi dapat ditempuh melalui komunikasi dan musyawarah yang berlandaskan aturan.

“Pandai bernegosiasi berdasarkan hukum, tidak menggunakan otot. Harapannya, permasalahan cukup diselesaikan di ruang rapat dengan minum teh hangat dan selesai,” katanya.

Pesan tersebut sejalan dengan materi KUMHAM yang disampaikan Ketua Bidang KUMHAM Senkom Kota Surakarta H. Hartono bersama anggota Nur Khasan.

Dalam materi, peserta mendapatkan pemahaman mengenai unsur penegak hukum dan kewenangan masing-masing. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat memiliki fungsi berbeda dalam sistem hukum sehingga masyarakat perlu memahami posisi dan kewenangan setiap unsur.

Pembahasan kemudian berlanjut pada hukum pidana, termasuk pengertian tindak pidana, perbedaan pelanggaran dan kejahatan, serta fungsi hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan negara.

Anggota juga diperkenalkan dengan alur penanganan perkara pidana, mulai dari pelaporan atau pengaduan, pemeriksaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan dan putusan pengadilan. Pengetahuan tersebut penting agar anggota memahami tahapan proses hukum dan tidak mengambil tindakan di luar kewenangan.

Tak berhenti pada hukum pidana, materi KUMHAM turut membahas hukum perdata yang berkaitan dengan hubungan hukum antarindividu maupun badan hukum, termasuk hak dan kewajiban, perjanjian, kepemilikan, warisan, perbuatan melawan hukum, dan perlindungan hak individu.

Peserta juga mendapat gambaran mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, dan proses pengadilan. Pemahaman tersebut memperkuat pesan bahwa persoalan hukum memiliki mekanisme penyelesaian yang harus ditempuh secara tertib dan sesuai ketentuan.

Sosialisasi KUMHAM akhirnya tidak sekadar menjadi agenda pembelajaran. Bagi Senkom Banjarsari, kegiatan tersebut menjadi investasi pengetahuan untuk membentuk anggota yang lebih tenang dalam menghadapi persoalan, memahami aturan, mampu berkomunikasi, serta mengedepankan penyelesaian yang bertanggung jawab.

Dengan bekal tersebut, keberadaan anggota Senkom di tengah masyarakat diharapkan semakin memberikan manfaat. Keberanian tetap diperlukan, tetapi keberanian yang disertai pengetahuan hukum, komunikasi dan pengendalian diri akan membuat pengabdian menjadi lebih profesional serta tidak mudah terseret persoalan yang justru dapat merugikan banyak pihak. (Ghoni)