Senkom News Menembus Jarak Tanpa Batas
SENKOM NEWS, JAKARTA — Dalam rangkaian Road to Munas X LDII 2026, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menggelar Sarasehan Kebangsaan bertajuk “Nasionalisme Berkeadaban: Merawat Pancasila, Meneguhkan Islam Wasathiyah, Membangun Indonesia Berkeadilan”. Kegiatan yang berlangsung Selasa (16/12) di Jakarta ini diikuti secara hybrid dan disiarkan melalui 200 studio mini LDII di seluruh Indonesia.
Sarasehan ini menjadi ruang dialog kebangsaan yang mempertemukan tokoh pemerintah, ulama, akademisi, dan pimpinan ormas, sekaligus memperkuat fondasi ideologis menuju Musyawarah Nasional X LDII.
Mengapa Sarasehan Kebangsaan menjadi bagian Road to Munas X LDII?
Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menegaskan bahwa sarasehan ini dirancang untuk menggali nilai-nilai kebangsaan yang akan menjadi dasar penyusunan program kerja LDII ke depan.
“Hasil dari sarasehan ini akan digunakan untuk menyusun program kerja pada Munas X LDII,” ujarnya.
Bagaimana LDII memaknai Pancasila dalam konteks kekinian?
Menurut KH Chriswanto, Pancasila harus diterapkan sesuai tantangan zaman dan hadir nyata dalam kehidupan sosial masyarakat.
“Nilai Pancasila harus hidup dalam sikap dan perilaku sosial, dengan persatuan Indonesia sebagai bingkai,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbedaan justru menjadi kekuatan.
“Bertindaklah atas dasar perbedaan, bukan semata persamaan, tetapi tetap dalam koridor persatuan,” tegasnya.
Apa pesan Fadli Zon tentang Pancasila dan kebudayaan nasional?
Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon yang menjadi pembicara kunci menilai Sarasehan Kebangsaan LDII sebagai momentum strategis memperkuat kolaborasi pemerintah, ulama, dan masyarakat.
“Umat Islam memiliki peran strategis dalam kemajuan kebudayaan. Kebudayaan bukan hanya seni dan tradisi, tetapi karakter dan nilai hidup pembentuk peradaban,” ujarnya.
Mengapa Pancasila disebut panduan moral bangsa?
Fadli Zon menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar konsensus politik, melainkan panduan etika publik.
“Merawat Pancasila berarti menghidupkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial,” katanya.
Di tengah tantangan global seperti polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi, dan perubahan iklim, Fadli menilai bangsa Indonesia perlu kembali pada jati dirinya melalui pengamalan Pancasila secara utuh.
Bagaimana Pancasila diposisikan sebagai titik temu kebangsaan?
Ketua Panitia Sarasehan Kebangsaan, Singgih Tri Sulistiyono, menekankan pentingnya toleransi, saling menghormati, dan gotong royong sebagai fondasi merawat Indonesia.
“Perbedaan bukan untuk saling menegasikan, tetapi untuk saling menguatkan dalam Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.
Mengapa pendekatan bottom up penting pasca reformasi?
Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro itu menjelaskan bahwa setelah Reformasi, internalisasi Pancasila tidak lagi efektif jika bersifat top down.
“Pengamalan Pancasila perlu dimulai dari komunitas, dari bawah ke atas, agar menjadi praktik hidup, bukan sekadar slogan,” jelasnya.
Apa pandangan Yudi Latif tentang implementasi Pancasila?
Cendekiawan Yudi Latif menekankan bahwa Pancasila memiliki keselarasan dengan nilai-nilai agama, termasuk Islam, dan dapat menjadi fondasi moral mengelola keberagaman. Namun ia menilai penerapannya kerap bersifat formalistik.
“Secara teori benar, tapi praktiknya sering tidak memberi manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya, mencontohkan persoalan hilirisasi ekonomi.
Yudi Latif mendorong penanaman Pancasila yang relevan bagi generasi muda melalui literasi digital, pendidikan karakter, dan praktik nyata.
“Pancasila, jika diterapkan dengan benar, adalah padanan tepat untuk mengoptimalkan potensi dan keragaman bangsa,” pungkasnya.
Sarasehan Kebangsaan ini menghadirkan berbagai tokoh lintas ormas dan institusi, menjadi penegas bahwa Road to Munas X LDII 2026 bukan sekadar agenda organisasi, melainkan ikhtiar kebangsaan untuk meneguhkan Pancasila sebagai titik temu Indonesia yang majemuk.
