Mengikis Dinginnya Angka dari Lereng Lawu: Ikhtiar IKPI Jateng Memanusiakan Regulasi Pajak

TAWANGMANGU — Regulasi perpajakan nasional sering kali dinilai sebagai tumpukan angka dan pasal-pasal hukum yang kaku, dingin, bahkan menjemukan. Namun, di bawah sejuknya kabut Lereng Gunung Lawu, persepsi tersebut coba didekonstruksi. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Jawa Tengah berikhtiar mengubah wajah kaku perpajakan menjadi sebuah gerakan profesi yang lebih adaptif, solid, dan sarat nilai kemanusiaan.

Komitmen kolektif tersebut tercermin dalam helatan Gathering dan Seminar Perpajakan yang mempertemukan ratusan konsultan pajak se-Jawa Tengah di Ballroom Hotel Nava, Tawangmangu, Karanganyar, Sabtu hingga Minggu (6-7 Juni 2026).

Momentum kelulusan kapasitas ini terlihat jelas dari soliditas barisan para peserta. Seperti yang diabadikan dalam dokumentasi, ratusan perwakilan dari empat poros cabang utama—Semarang, Surakarta, Tegal, dan Banyumas—melebur tanpa sekat dalam sebuah foto bersama yang mengepalkan tangan optimisme, menyatukan visi di bawah payung besar korps IKPI.

Menjaga Arus Keilmuan, Membangun Efek Domino ‘Guyub’

Ketua Panitia Pelaksana, Ferry Habibie, SE, SH, M.Si, Ak., BKP, menegaskan bahwa kekuatan sebuah organisasi profesi tidak boleh hanya bertumpu pada kecakapan teknis individu di atas kertas. Arus utama penggerak roda organisasi justru berada pada kualitas hubungan emosional dan kolaborasi yang terjalin di dalamnya.

“Agenda tahunan ini sengaja didesain sebagai ruang rekat sosial. Kami ingin seluruh rekan sejawat dari empat cabang regional ini semakin guyub dan inklusif. Saat tantangan profesi di masa depan kian kompleks, pondasi utamanya adalah sikap saling mendukung dan menguatkan,” ujar Ferry di sela-sela kegiatan.

Di sisi lain, Ferry menggarisbawahi pentingnya pembaruan navigasi keilmuan secara berkala. Menjawab dinamisnya perubahan aturan fiskal, IKPI Jateng berkomitmen menyelenggarakan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) secara masif—mencapai 12 kali dalam setahun. Langkah taktis ini memastikan para anggotanya tidak gagap regulasi, sehingga mampu memberikan pendampingan hukum dan konsultasi yang presisi serta berkeadilan bagi masyarakat wajib pajak.

Ferry juga meluruskan miskonsepsi yang berkembang di ruang publik terkait posisi konsultan pajak terhadap otoritas. “IKPI bukanlah antitesis atau pihak yang berseberangan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebaliknya, kami menempatkan diri sebagai mitra strategis, jembatan komunikasi yang menerjemahkan bahasa regulasi fiskal yang rumit menjadi lebih membumi dan mudah dipahami oleh wajib pajak,” tambahnya lugas.

‘IKPI untuk Negeri’: Agen Edukasi di Tengah Kultur Konsumtif

Sebagai wilayah dengan sebaran anggota yang masif—terutama ditopang oleh poros pertumbuhan ekonomi di Cabang Semarang dan Surakarta—Jawa Tengah memegang peranan krusial dalam peta jalan IKPI nasional. Pemandangan antusiasme peserta yang memadati ballroom menjadi representasi dari besarnya modal sosial yang dimiliki organisasi ini.

Ketua Pengurus Daerah IKPI Jawa Tengah, Adv. Muhammad Slamet Umbaran, SE, SH, M.Ak, Ak, CA, ACPA, BKP, menyatakan bahwa atmosfer kekeluargaan yang dibangun di Tawangmangu bertujuan melahirkan identitas kolektif yang kuat.

“Pesan filosofis dari pertemuan ini sederhana: kami menciptakan suasana yang berbeda untuk mengukuhkan soliditas internal. Ketika jajaran internal kita kokoh, organisasi akan bergerak kuat. Dan saat organisasi ini kuat, daya tawar kontribusi kita kepada masyarakat dan negara akan melesat jauh lebih besar,” papar Adv. Muhammad Slamet.

 

Mengusung jargon progresif ‘IKPI untuk Negeri’, Slamet mengingatkan jajarannya bahwa peran konsultan pajak memiliki korelasi langsung terhadap denyut nadi pembangunan nasional. Mengingat mayoritas postur pendapatan APBN bersumber dari sektor perpajakan, konsultan pajak dituntut mengambil peran ekstra sebagai agen edukasi publik, bukan sekadar penasihat bisnis komersial.

“Masih banyak ruang kosong di masyarakat yang belum teredukasi mengenai aspek perpajakan secara proporsional. Di sinilah nilai kemanusiaan profesi kita diuji. Kami hadir untuk memberikan pendampingan yang berkeadilan, meluruskan ketakutan publik, dan bersama-sama menciptakan ekosistem perpajakan yang sehat,” pungkasnya.

Rangkaian acara yang ditutup pada Minggu siang tersebut mengirimkan sinyal kuat dari Karanganyar: bahwa kepatuhan pajak tidak akan optimal jika dipaksakan lewat instruksi yang kaku. Ia harus disemai melalui edukasi yang humanis, di bawah pengawalan para konsultan pajak yang kompeten, berintegritas, dan bergerak dalam satu frekuensi gotong royong. (Ghoni)